Satlantas Polres Jember

Di tiap persimpangan bertemu dengan 'traffic light', tampak nyala lampu berwarna merah. Artinya selaju apapun kendaraan yang kita naiki ternyata harus berhenti jua di simpang itu. Tetap memutuskan lanjut berjalan, paling tidak dua risiko menanti. Ditabrak kendaraan dari jalur berbeda atau ditilang polantas karena tidak mematuhi rambu lalu lintas.

Lampu hijau menyala, artinya kita pun bergegas meninggalkan perempatan. Memilih berhenti pada saat itu, pastilah membuat kacau persimpangan. Terdengar klakson di sana sini, menimbulkan kemacetan dan memicu hipertensi pengendara lain. Jangan ikut emosi apabila dihadiahi ungkapan "isi kebun binatang".

Melihat lampu kuning tandanya kita harus berhati-hati, tetap menjaga jarak dengan kendaraan di depan dan fokus melihat situasi dan kondisi jalan. Satu waktu, lampu-lampu itu bisa saja tidak nyala satu pun. Siapkan mental, mungkin saja akan terjadi kemacetan parah yang menyebabkan waktu habis di jalan dan kita pun terlambat tiba di tujuan.

Adakalanya kendaraan yang berada di depan kita amat sangat lambat jalannya. Lalu dengan bahasa lampu sein kanan, kita memberikan kode kepadanya agar membukakan jalan untuk kita yang berjalan di belakangnya. Bagi pengemudi kendaraan yang baik hati dan lulus ujian SIM, pastinya ia tahu diri dan dengan tanpa beban mempersilakan kita untuk melewatinya.

Namun kerap terjadinya di jalan, sudah beberapa kali meminta kesempatan untuk mendahului, kendaraan di depan santai dan cuek saja pura-pura tidak tahu. Jalannya lamban, di tengah pula. Jika bertemu pengendara model begini, yang bisa dilakukan adalah memperbanyak sabar dan berusaha tersenyum saja. Mungkin dia baru pandai mengemudikan kendaraannya, jadi tidak memahami kode-kode lampu kendaraan di belakangnya.

Kalau naik kendaraannya, baca dulu nih Tips Aman Naik Motornya.

Satu saat kita perlu menyalib kendaraan yang di depan. Tentu saja dengan memperhatikan segi keamanannya. Setelah dirasa 'safety' tambah kecepatan dan dahului dengan penuh keyakinan. Terkadang celah untuk mendahului bagi kendaraan lain tidak sama dengan celah yang memungkinkan untuk jalan bagi kita. Bagi kendaraan lain celah itu cocok, muat dan ia berhasil melampauinya dengan selamat.

Belum tentu demikian bagi kendaraan kita. Bisa saja setelah ia mendahului, kendaraan di belakangnya mengisi celah tersebut dan menutup kesempatan bagi kendaraan kita untuk melewatinya. Begitulah kira-kira analogi berkendaraan di jalan, ternyata memiliki kemiripan dengan jalan hidup manusia setiap harinya.

Hidup bagaikan berkendara di jalan raya. Tiap orang bergerak di zona waktunya masing-masing, amat bersifat kasuistis dan sangat spesifik, tidak bisa digeneralisasi.

Salam literasi

Sumber gambar: pixabay.com

Artikel ini pernah dimuat di laman UC News

Membaca merupakan salah satu kemampuan yang selayaknya dimiliki oleh anak-anak usia sekolah. Kemendikbud mencanangkan Gerakan Literasi Sekolah sebagai salah satu upaya meningkatkan minat baca pada masyarakat Indonesia khususnya anak usia sekolah. Kegiatan asyik membaca bagi anak mampu mengurangi ketergantungannya pada televisi dan ponsel pintar yang sangat menjamur penggunaannya sekarang ini.

Anak yang hobi membaca dapat dengan mudah memahami pelajarannya di sekolah, menyelesaikan PR-nya, juga menjadikannya anak yang cerdas dan berwawasan luas. Tentu saja orangtua bahagia melihat buah hatinya rajin membaca apalagi sampai gila pada buku. Gila di sini bermakna positif yaitu bersemangat sekali dalam membaca.

Berdasarkan pengalaman pribadi penulis memiliki anak yang "gila" membaca, ada lima tips yang bisa dilakukan ayah dan ibu. Tips-tipsnya antara lain:

Demikian tips membuat anak Anda gila membaca buku. Anda bisa mengombinasikannya dengan gaya pengasuhan Anda sendiri. Semoga dapat menginspirasi dan membuat kita semakin mencintai kegiatan literasi khususnya membaca.

Niat memiliki peranan penting untuk menentukan keberhasilan belajar di kampus. Kalau sudah berniat untuk belajar serius maka rintangan-rintangan kecil yang mungkin muncul, tidak akan melemahkan semangat belajar. Tak ada salahnya mempertanyakan kembali pada diri sendiri, sebenarnya apa tujuanmu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Setelah menjawab pertanyaan itu, maka motivasi untuk mengejar kesuksesan biasanya akan datang sendiri. 

(Artikel ini sudah pernah dipublikasikan di UC News pada tahun 2017)

Menjadi mahasiswa selayaknya Anda berusaha menjadi pribadi yang baik di kampus. Mengingat mahasiswa adalah orang dewasa yang sudah seharusnya berpikir lebih matang dan visioner demi meraih masa depan yang lebih baik. Berdasarkan pengalaman penulis hampir tigabelas tahun menjadi dosen, ada lima tipe mahasiswa yang tidak disukai, yaitu:

Artikel ini dimuat di Koran Cerdas UMSU edisi 28 April 2017

Tulisan ini nyaris saja tidak saya selesaikan mengingat rutinitas pekerjaan yang menyita waktu keseharian. Ditambah lagi dengan tugas utama saya mendidik generasi yang saya lahirkan sendiri. Saya tertantang oleh diri saya sendiri ketika mengingat zaman kuliah S1 dahulu, saya pernah diminta menjadi narasumber sebuah forum diskusi di suatu elemen gerakan eksternal kemahasiswaan di lingkungan kampus Gadjah Mada. Saya ingin mengetes sejauh mana ingatan saya dalam menganalisis isu kesetaraan gender yang selalu hangat dibicarakan orang menjelang atau setelah peringatan Hari Kartini.

Ada satu buku menarik, menimbulkan polemik, namun berkesan di hati saya. Membiarkan Berbeda. Waktu itu saya memberikan kode “wajib beli” pada buku ini. Tidak sekadar “wajib baca” saja. Dikarang oleh seorang perempuan cerdas yang segera menjadi salah satu idola saya setelah saya melahap habis isi bukunya. Pelopor pendidikan holistik berbasis karakter yang sedang menjadi tren sekarang ini. Dia adalah Ir. Ratna Megawangi, M.Sc., Ph.D. Profil beliau ingin sekali saya jadikan role model tapi rasanya bagaikan pungguk merindukan bulan, antara saya dan beliau begitu jauh perbedaannya.

Ibu empat orang anak yang menamatkan S2 dan S3-nya di Tufts University, Massachussets, Amerika Serikat ini justru makin teguh dengan konsepnya memperkuat institusi keluarga pada saat ia menimba ilmu di negeri barat. Tentunya hal ini tak lepas dari aktivitas kesehariannya sebagai dosen Mata Kuliah Pengantar Ilmu Keluarga di Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga di IPB.


Saya merasa beruntung mengenal beliau meski hanya dari karyanya. Karena dari pemikirannya itulah saya menemukan sudut pandang baru tentang relasi gender yang rasanya pas sekali untuk perempuan Indonesia. Tanpa perlu ‘ngotot’ meminta hak untuk total disetarakan, karena laki-laki dan perempuan memang diciptakan untuk saling bekerjasama, bukan untuk saling bersaing secara diametral, tetapi berdampingan dengan perbedaan fisik yang telah dikaruniakan Allah SWT. Kesetaraan dalam keragaman.

Setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini. Sedari mengenyam pendidikan dasar, para guru menceritakan sosok perempuan Indonesia yang menjadi simbol kebangkitan semangat perubahan kaum perempuan. Kumpulan surat-surat Kartini untuk sahabat-sahabat korespondensinya, antara lain Rosa Abendanon dan Estella H. Zeehandelar di Belanda sungguh fenomenal, Habis Gelap Terbitlah Terang. Surat-surat tersebut menjadi satu buku. Diakui bahwa sedikit banyak, pemikiran Kartini dipengaruhi pemikiran sahabat-sahabat Yahudinya itu. Namun tulisan ini tidak hendak memfokuskan diskusi pada bahasan tersebut.

Perempuan yang hidup setelah era Kartini merasakan efek kebangkitan spirit dahsyat emansipasi. Pemikiran kartini mengubah mindset bahwa perempuan yang sebelumnya hanya berkutat di tiga area “ur”-meminjam istilah seorang ulama kondang- di sumur, di dapur dan di kasur, menjadi leluasa berkiprah di ranah publik sebagaimana halnya laki-laki. Perempuan bisa bersekolah setinggi-tingginya, berkreativitas, bekerja di luar rumah dan melahirkan ide-ide inovatif dari pikirannya.

Namun sayang belakangan nilai-nilai positif yang diusung oleh Kartini ini sedikit demi sedikit tereduksi menjadi pengertian terhadap emansipasi yang salah kaprah oleh sebagian perempuan itu sendiri. Dengan mengatasnamakan kaum feminis, mereka menggaungkan tuntutan yang dinamakan kesetaraan gender sama rata sama rasa (50/50, baca: fifty fifty). 

Sepintas gerakan ini tampak baik sekali. Secara etika, moral dan agama kita memang dianjurkan untuk membantu kaum yang lemah. Dalam hal ini pihak yang disebut lemah, tertindas dan termarginalkan adalah perempuan. Penerjemahannya dalam level praksis seringkali teori feminisme mainstream yang bermula dari awal abad 20 itu dipahami secara parsial oleh generasi muda sekarang ini. Terkadang tuntutan-tuntutan kesetaraan gender dilontarkan tanpa pemahaman yang komprehensif, pada akhirnya malah menjadi alat propaganda untuk mencapai tujuan politis golongan tertentu.

Feminisme memiliki kemiripan dengan paradigma Marxis yang selalu membenturkan antara si kaya dan si miskin, si kuat dan si lemah, si berkuasa dan si tertindas. Marxisme melihat institusi keluarga adalah ‘musuh’ pertama yang harus dilenyapkan jika ingin menciptakan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu pria dan wanita harus sama-sama berperan baik di luar maupun di dalam rumah. 

Keluarga dianggap cikal bakal dari segala ketimpangan sosial yang ada, terutama hubungan yang dirasa tidak setara antara suami dan isteri. Suami mengambil peran di ranah publik sementara sang isteri lebih banyak berjibaku dengan peran-peran pengasuhan. Feminis menganggap para perempuan perlu disadarkan akan kondisi ‘tertindas’ ini.  

Sejalan dengan bahasa dan istilah yang sering digunakan oleh paham Marxis seperti pemberdayaan kaum tertindas, perubahan struktural atau revolusi, penyebaran isu antikemapanan atau antikaum borjuis/patriarkal. Feminis memberi label bahwa perempuan-perempuan yang rela meninggalkan karirnya di luar rumah meski ia memiliki ijazah adalah korban dari indoktrinasi stigma romantisasi peran sebagai ratu rumah tangga yang selalu ditanamkan ke benaknya oleh kaum laki-laki, khususnya sang suami.

Di saat yang sama, dunia membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, bermoral baik dan tetap peduli kaum yang lemah. Individu-individu seperti ini mustahil dilahirkan dari relasi sosial yang tidak harmonis. Lembaga keluarga yang sehat adalah salah satu wadah yang paling efektif untuk menciptakan pribadi-pribadi berakhlak mulia, sebagai tempat anggotanya belajar untuk saling menghormati, membina hubungan saling menghargai, melindungi dengan penuh kasih sayang walaupun peran masing-masing anggotanya berbeda-beda. Yang sebaiknya kita lakukan untuk membenahi semuanya adalah menggali potensi rasa cinta dalam hati kita, sehingga relasi sosial yang harmonis, penuh kedamaian, dan rasa saling menghormati itu dapat terwujud.

Kesetaraan yang diupayakan dengan jalan kebencian terhadap si berkuasa tidak akan membuahkan hasil secara optimal. Sesuatu yang dimulai dengan kemarahan hanya akan mendatangkan kemarahan lagi. Itulah salah satu poin ketidaksepakatan dengn paham Marxisme dalam hal kesetaraan gender ini.

Tak dapat dipungkiri bahwa antara laki-laki dan perempuan tetap memiliki perbedaan secara kodrati. Kaum feminis bersikeras menyatakan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan semata-mata karena produk budaya atau konstruksi sosial yang patriarkal, bukan karena perbedaan biologis, nature atau genetis. 

Terjadi kontradiksi di negara asalnya sendiri, Amerika Serikat, kaum feminis mendapati banyak contoh perempuan modern yang mengidap suatu sindrom menurut Colette Dowling, yaitu Cinderella Complex. Kondisi di saat para perempuan yang sudah bebas mandiri, ternyata jauh di dalam lubuk hatinya masih memerlukan perlindungan dari laki-laki. Namun para laki-laki ternyata juga telah terbebaskan, mereka sudah tidak mau lagi memberikan perlindungan kepada kaum perempuan. Karena dianggap sudah setara dan menjadi saingan mereka.

Akhirnya suka atau tidak suka tuduhan penyebab kondisi tersebut berbalik, menjadi bumerang, kembali mengarah kepada paham feminisme, kesalahan ditujukan pada kaum feminis. Pertanggungjawaban dimintakan kepada pengusung kesetaraan gender yang benar-benar ingin setara tanpa menyadari bahwa secara alamiah perempuan dan laki-laki memang diciptakan berbeda untuk saling mengisi dan saling melengkapi.

Saya sepakat dengan sudut pandang yang arif untuk membenahi carut marut definisi kesetaraan gender menurut Ratna Megawangi, yaitu memandangnya sebagai relasi yang komplementer. Walaupun perempuan dan laki-laki memiliki peran yang berbeda namun bersatu dalam mencapai tujuan yang sama. Meredefinisikan pengertian kesetaraan gender, mengakui bahwa memang ada perbedaan alamiah antara perempuan dan laki-laki, yaitu melalui konsep kesetaraan dalam keragaman.

So, masih ingin ngotot benar-benar setara?

*Penulis adalah peminat kajian hukum dan sosial, dosen Fakultas Hukum UMSU, anggota Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UMSU

Dahulu waktu masih duduk di kelas IV SD, saya pernah mengajukan ganti nama ke ayah dan ibu. Alasannya, kata guru nama saya susah disebutkan. Saya minta diberi nama pengganti Novi atau Nova. Kebetulan lahir di bulan November, kan pas tuh namanya Novi.

Apalagi kelas kami saat itu kedatangan murid baru yang bernama Nova. Anaknya cantik, rambutnya panjang, ikal. Orangnya keindo-indoan. Mirip bule. Segera saja Nova menjadi idola anak kelas empat. Meski yang pegang rangking satu selalu saya, Nova si murid baru langsung masuk sepuluh besar. Sepertinya semua anak ingin jadi temannya. Berbekal kesan bahwa yang namanya Nova itu cantik, pintar dan banyak temannya, saya pun ingin memiliki nama demikian.

Tentunya saat itu saya belum mengerti kalau ingin mengganti nama itu harus mengajukan permohonan penggantian nama ke Pengadilan Negeri. Sebab menurut ketentuan hukum Perdata ada beberapa peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan. Apa saja? Ini dia...

1. Kelahiran

2. Perkawinan

3. Perceraian

4. Kematian

5. Penggantian nama

6. Pengangkatan Anak

7. Pengesahan Anak

Menanggapi keinginan anak usia 10 tahun yang ingin mengganti namanya, ibu saya hanya tersenyum, ayah yang menjelaskan dengan panjang lebar. Bahwa nama itu adalah doa. Ada harapan kebaikan di dalamnya. Agar anak yang disemati nama indah itu mudah-mudahan dapat menyesuaikan sifatnya dengan arti nama. Ayah dan ibu berkewajiban menghadiahkan nama terbaik bagi anaknya.

Nama ayah saya Abdul Halim Ibrahim. Al Halim itu bagian dari asmaul husna yang berarti Maha Penyantun. Sama maknanya dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Adapun Ibrahim adalah nama kakek saya.

Ibu saya bernama Nur Aisyah. Jadi Nur yang menjadi nama depan saya berasal dari nama beliau. Digabungkan dengan nama ayah saya, halim, hilmi, hilmiyah. Jadilah Nurhilmiyah. Cahaya kesantunan, kelembutan, kira-kira demikian. Mendengar penjelasan ayah saya, akhirnya saya bisa menerimanya.

William Shakespeare boleh mengatakan, "What's in a name? That's which we call a rose, by any other name would smell a sweet." Namun bagi saya pribadi, menyesuaikan sifat dengan nama, menjadi tantangan tersendiri. Jika saya terpaksa bersikap yang berseberangan dengan nama, seolah-olah arti nama itu menjadi self reminder. Yang jelas, di hari akhir kelak semua manusia akan diabsen nama-namanya. Bersyukurlah bila orangtua memberi nama yang bermakna baik.

Tokopro

Ngomong-ngomong soal nama, kebetulan ada tips memberikan nama anak yang baik nih yang saya telusuri dari laman Muslim.Okezone:

1. Buatlah nama dari dua suku kata

Nama yang terdiri dari dua suku kata lebih disenangi daripada hanya satu suku kata (seperti nama saya Nurhilmiyah yang disambung semuanya, bikin paspor pun payah,, haha).

2. Berikanlah nama dengan makna yang dalam

Seringkali orang kayak asal-asalan saja merangkai nama anaknya. Dari nama tumbuhan, nama latin hewan, ataupun nama-nama plang toko yang mungkin tidak sengaja terbacanya di jalanan. Sebaiknya dihindari, sebab nama buah hati ada doa yang akan selalu kita lantunkan setiap saat kala memanggilnya. Maka sudah seharusnya memberikan nama terbaik apalagi hal tersebut adalah salah satu hak anak yang wajib dilaksanakan kedua orang tua.

3. Utamakan menggunakan nama-nama dari Asma'ul Husna

Abdul Halim, Abdul Latif, Abdul Fattah, Abdul Hafizh adalah sekian nama dari nama-nama yang menggunakan nama-nama Allah SWT (Asma'ul Husna). Namun sudah jarang orang sekarang menyematkan nama-nama indah tersebut menjadi nama putra-putranya. Hal penting yang mesti digarisbawahi adalah, jika menghadiahkan asmaul husna ini sebagai nama anak, sebisa mungkin menyapanya dengan lengkap tanpa meninggalkan kata "Abdul"-nya.

Misalnya namanya Abdul Fattah (Hamba dari Yang Maha Pembuka Rezeki), jangan memanggil dengan sebutan Fattah saja sebab hal itu sama saja dengan memanggil Allah SWT. (Hai, Pembuka Pintu Rezeki... tak pantas, bukan) Tapi sebutlah dengan Abdul Fattah, berarti memang memanggil yang punya nama.

4. Berasal dari nama-nama orang yang saleh

Mempersembahkan nama bagi anak akan sangat baik pula jika memakai nama tokoh-tokoh yang saleh dalam sejarah. Harapannya, agar si anak nantinya memiliki tanggung jawab moral untuk menyamakan profilnya dengan orang yang saleh, yang namanya sama dengannya. Sekali lagi karena nama adalah doa, sedapat mungkin hanya kata-kata yang baiklah yang kita ucapkan dalam memanggil nama buah hati. Agar kesan nama indah tersebut menyelimuti hari-hari si anak.

Teman-teman gimana nih... adakah yang samaan dengan saya? Sempat galau dengan nama sendiri, hihi

Salam literasi

Dimuat di Harian Metro Asahan, 10 Agustus 2012 

Diskusi bersama rekan sejawat saya sesama dosen di Fakultas Hukum Universitas Asahan mengenai peran mediator non hakim di pengadilan cukup serius. Saya terkejut seakan tak percaya mendengar penuturan rekan tersebut yang juga berprofesi sebagai mediator di suatu pengadilan di Kabupaten Asahan ini. Katanya, ia “disidang” oleh beberapa orang hakim di satu ruangan terkait dengan terlalu besarnya honorarium sebagai mediator yang dimintanya dari para pihak yang berperkara. Akhirnya forum itu memutuskan agar ia sebagai mediator hanya diperbolehkan mengambil honor sebesar Rp.50.000 dari setiap perkara. 

Pertimbangannya karena Rp. 500.000,- yang dimintanya kepada para pihak dirasa memberatkan apalagi hakimlah yang memiliki kewenangan memerintahkan agar perkara tersebut menjalani mediasi. Dengan kalimat sederhana, hakim tersebut ingin mengatakan bahwa, ”kan saya yang menyuruh perkara ini dimediasi” Jadi mau tak mau mediator wajib turut kepada perintah Ketua Pengadilan kalau masih mau jadi mediator di kantor ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma 1/08) yang menyebutkan: Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator. 

Dari segi para pihak yang tidak mampu itu, keputusan “forum” tersebut merupakan angin segar yang menyenangkan. Karena para pihak tidak perlu lagi mengeluarkan uang sebanyak yang diminta mediator. Bahkan cukup menunjuk mediator hakim saja, tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Karena menurut Pasal 10 Perma 1/08, ayat (1) Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya. Tapi apakah benar demikian, jika orang sudah berhubungan dengan birokrasi di pengadilan? Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan beberapa kritik tajam yang dialamatkan kepada pengadilan, antara lain: lambatnya penyelesaian sengketa (waste the time) hal ini terjadi akibat sistem pemeriksaannya yang sangat formalisitis (very formalistic) dan juga sangat teknis (very technical). 

Selain itu yang tak kalah penting, mahalnya biaya perkara, dan biaya ini akan semakin mahal pula apabila waktunya semakin lama. Ali Budiarjo dkk dalam bukunya Reformasi Hukum Di Indonesia merilis hasil penelitian selama bertahun-tahun di pengadilan Indonesia. Dalam proses dibawanya perkara ke pengadilan, biaya “tidak resmi” (atau “tidak biasa”) dapat dijumpai, yang dikenakan oleh pihak tertentu selaku “penjual jasa hukum". Sebagai suatu contoh, bahkan walaupun secara matematis biaya sebuah putusan yang dibebankan pada pihak yang bersengketa adalah Rp. 15.000, pengalaman menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak akan dikerjakan atau segera diserahkan oleh panitera bila yang dibayar adalah hanya jumlah yang resmi. 

 

Dari sudut pandang mediator tentu saja penentuan secara sepihak besaran honorarium mediator nonhakim sangatlah tidak adil dan cenderung bersifat subyektif. Pasal 10 ayat (2) Perma 1/08, menyatakan dengan jelas bahwa: Uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi penetapan honorarium mediator secara satu pihak oleh Ketua Pengadilan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan pesan yang diamanatkan Perma 1/08. Hal ini sama dengan mengebiri, meremehkan dan mengecilkan peran mediator non hakim di pengadilan. Mediasi wajib dilaksanakan karena perintah dari peraturan. 

Pasal 2 ayat (3) menegaskan, tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Keberadaan seorang mediator non hakim sebagai mediator mandiri sangatlah penting. Pasal 5 ayat (2) Perma 1/08 menyebutkan: Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator. Jadi mediator non hakim bukanlah “orang luar” yang dirasakan asing kehadirannya melainkan mitra kerja hakim sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 ayat (6) Perma 1/08). 

Dapat dikatakan mediator non hakim dan hakim itu sama tingkatannya atau satu level. Bukan seperti pegawai administrasi ataupun makelar kasus yang dapat dijumpai di pengadilan sebagaimana hasil penelitian Ali Budiarjo dkk. Mediator berhasil membantu para pihak keluar dari proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit jika perkara yang ditanganinya berakhir dengan damai. Layakkah Rp. 50.000,- diberikan untuk pendamai yang sukses memangkas proses dan tahap-tahap litigasi yang demikian menjenuhkan? Kalau memang hal itu sudah menjadi kesepakatan para pihak, sah-sah saja. Tapi faktanya, bukan para pihak tersebut yang menetapkannya. Para pihak yang bersengketa memiliki hak untuk menentukan mediator yang akan menangani perkaranya. 

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perma tersebut di atas, Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut: (a) hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, (b). advokat atau akademisi hukum, (c). profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, (d). hakim majelis pemeriksa perkara, (e). gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d. Dari segi peraturan perundang-undangan, sudah sepantasnyalah hakim selaku pejabat di pengadilan, mematuhi Perma yang telah ditetapkan Mahkamah Agung (MA). 

Perma 1/08 harusnya benar-benar dijadikan landasan formil yang komprehensif sebagai pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama dalam mendamaikan para pihak yang berperkara. Beberapa hasil penelitian, termasuk penelitian empiris tesis penulis, sebagian besar hakim masih menganggap proses mediasi dalam suatu pengadilan hanyalah formalitas semata. Belum ada kesungguhan dari para hakim untuk menekan laju derasnya jumlah perkara yang diproses di pengadilan. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan poin konsiderans yang mengandung paradigma sosiologis yang melatarbelakangi hadirnya Perma terbaru ini. Mungkin saja nasib Perma 1/08 ini sama dengan nasib perma sebelumnya, yaitu Perma No. 2 Tahun 2003. Atau setali tiga uang dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR). 

Kedua peraturan produk MA tersebut menemui kegagalannya karena berbagai faktor. Antara lain disebabkan hanya dianggap formalitas semata. Sangat disayangkan apabila terlontar dari mulut seorang wakil Tuhan (baca:hakim), kalau bisa mediasi cepat-cepat saja, jangan lama-lama, satu hari langsung ada hasilnya. Padahal dengan sangat jelas bahwa Perma terbaru memberikan waktu lebih lama dari Perma 2003. Dari 30 hari kerja menjadi 40 hari kerja plus perpanjangan waktu atas kesepakatan para pihak paling lama 14 hari sejak berakhirnya masa 40 hari tersebut. (Pasal 13 ayat (3 dan 4) Perma 1/08. 

Menyelesaikan perkara bukanlah persoalan ketok palu saja. Mendamaikan sengketa memiliki seni tersendiri. Mediator harus mampu menransfer ketrampilan perundingan kepada para pihak melalui saran dan nasehat tentang perundingan (interest based). Mediator memimpin dan mengarahkan pertemuan perundingan sesuai agenda, selalu mengingatkan bahwa para pihaklah yang mencari penyelesaian bukan mediator. Mediator hanya membantu para pihak menyelesaikan perkaranya dan menentukan siapa yang berbicara lebih dulu dan siapa kemudian. Mediator harus mampu menahan emosinya sendiri ketika menghadapi emosi salah satu pihak. 

Demikianlah sebagian kecil dari ketrampilan yang dimiliki seorang mediator. Maka alangkah sempitnya wawasan berpikir orang yang dianggap paham hukum apabila menentukan besaran harga bagi jasa seorang mediator non hakim yang berhasil mendamaikan perkara yang ditanganinya. Tentu saja hal itu bukanlah tugas pokok dan fungsi seorang ketua pengadilan. Ada baiknya diserahkan saja secara otonom kepada para pihak yang bersengketa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) Perma 1/08. 

Bagi rekan sejawat yang sudah berpredikat sebagai mediator bersertifikat, saya sarankan jangan menyerah dan pantang mundur menghadapi marginalisasi eksistensi mediator non hakim di pengadilan. Dengan catatan, mohon diperhatikan juga kemampuan finansial para pihak sehingga bisa diperoleh jumlah honorarium yang layak dan disepakati, sehingga semua pihak sama-sama memperoleh win-win solution. Agar honor mediator tak dianggap horor. 

Nurhilmiyah, SH., MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan, Penulis Tesis “Mediasi Di Pengadilan Pasca Keluarnya PERMA No, 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”